ilustrasi (Koran SI)
JAKARTA - Selain melaporkan adanya dugaan pemerasan anggota DPRD Bekasi kepada SMAN 1 RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Tambun, Bekasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menanyakan perkembangan penanganan kasus korupsi pendidikan yang mandek di Mabes Polri.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, menurut catatan ICW, sedikitnya terdapat 31 kasus korupsi yang ditangani Mabes Polri, Polda dan Polres se-Indonesia. "Dari 31, masih banyak yang mandek dan berjalan lambat," terang Febri kepada wartawan di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Senin (14/5/2012).
Febri mengaku telah meminta klarifikasi dari pihak kriminal khusus tindak pidana korupsi, ternyata hanya ada satu kasus yang sudah ke penyidikan dan karena sudah lama tidak terekspose kasus itu sudah dijatuhi vonis.
Namun, pihak Bareskrim lanjut Febri, akan menelusuri data tersebut. Apakah memang kasus itu diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ataukah jalan ditempat atau sebab lainnya.
"Kalau berdasarkan catatan kami 30 mandek, hanya satu ternyata tadi sudah selesai dan 30 lagi belum. Kami berharap Mabes Polri melihat kinerja anak buahnya di daerah," ujarnya.
Febri juga menanyakan kasus dugaan alat bantu mengajar di Kementerian Pendidikan yang telah ditangani Bareskrim selama satu tahun. "Ternyata hambatannya adalah pada perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Febri.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada BPK untuk mempercepat perhitungan tersebut agar kasus ini bisa berjalan cepat. Polri lanjut Febrim tidak menjanjikan batas waktu penyelesaian kasus itu. Namun,ICW dengan koalisi masyarakat lainnya di daerah akan melakukan pertemuan rutin dengan Mabes Polri terkait penanganan korupsi di daerah baik yang ditangani Polda dan Polres ataupun di Polsek.
